Lingkup Praktik
Mengapa Anda Membutuhkan Pengacara Terbaik
Integritas adalah landasan utama kami. Kami melibatkan diri dengan tingkat profesionalisme yang tinggi untuk memberikan pelayanan hukum terbaik
Kami bukan hanya pengacara, kami adalah penyelesaian masalah. Setiap tantangan hukum adalah peluang untuk menciptakan solusi yang inovatif.
Area Praktik Hukum
Litigasi
Hukum Pidana umum
Memberikan konsultasi hukum untuk individu atau bisnis yang menghadapi masalah pidana atau kejahatan
Hukum Pidana Korporasi
Memberikan konsultasi hukum kepada perusahaan terkait risiko pidana yang mungkin dihadapi
Hukum Pidana Korupsi
Memberikan konsultasi hukum kepada individu atau perusahaan terkait risiko korupsi yang mungkin dihadapi
Hukum Pidana Pencucian Uang
Mencegah, mendeteksi, dan menindaklanjuti kegiatan pencucian uang yang melibatkan penggelapan asal-usul dana yang berasal dari tindak pidana
Hukum Ketenagakerjaan
Memberikan konsultasi hukum kepada pekerja atau perusahaan terkait hak, kewajiban, dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku
Arbitrase dan Mediasi
Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana pihak-pihak yang berselisih sepakat untuk meminta seorang arbiter atau panel arbitrase untuk membuat keputusan yang mengikat.
Pemilihan antara arbitrase dan mediasi tergantung pada sifat sengketa, kebutuhan pihak-pihak yang berselisih, dan preferensi terkait dengan keputusan yang mengikat atau non-binding.
Kepailitan, PKPU dan Restrukturisasi
Kepailitan adalah kondisi di mana seorang debitur (perusahaan atau individu) tidak mampu membayar utangnya dan meminta atau dipaksa untuk dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam proses kepailitan, harta debitur dijual atau didistribusikan untuk membayar utang kepada kreditur.
Tujuan:
- Memberikan perlindungan hukum kepada kreditur.
- Mengoptimalkan pembayaran utang melalui penjualan aset.
Proses:
- Pengajuan pailit oleh debitur atau kreditur.
- Pengadilan menentukan apakah perusahaan dapat dilanjutkan atau harus dilikuidasi.
- Pembagian aset kepada kreditur sesuai dengan prioritas hukum.
Hukum Pertambangan Minyak, Gas dan Batubara
Hukum pertambangan minyak, gas, dan batubara melibatkan kerangka kerja hukum yang rumit untuk mengatur kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang sangat berharga ini. Dalam banyak yurisdiksi, peraturan-peraturan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemberian hak eksplorasi dan eksploitasi, pajak, lingkungan, hak masyarakat, hingga aspek-aspek teknis dan keamanan operasional
Hukum pertambangan minyak, gas, dan batubara terus berkembang seiring dengan perubahan dalam industri ini dan tuntutan masyarakat untuk keberlanjutan. Perusahaan yang beroperasi dalam sektor ini harus selalu memperbarui pengetahuan mereka tentang peraturan dan standar untuk memastikan kepatuhan dan pengelolaan yang bertanggung jawab terhadap sumber daya alam yang sangat berharga ini.
Legal Due Diligence/Legal Audit, Legal Opinion
Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko hukum, mengevaluasi kepatuhan hukum, dan memberikan gambaran yang jelas tentang status hukum suatu perusahaan.
Legal Due Diligence adalah bagian integral dari proses pengambilan keputusan bisnis dan investasi yang cerdas. Proses ini memberikan pemahaman menyeluruh tentang risiko dan potensi masalah hukum yang mungkin mempengaruhi perusahaan atau transaksi tertentu.
Modal Penyertaan, Hukum Korporasi. Hukum Pengadaan dan Hukum Perbankan
Hukum Pengadaan, atau sering disebut sebagai hukum kontrak publik, mengatur proses pengadaan barang, jasa, atau konstruksi oleh badan pemerintah atau lembaga publik.
Tujuan:
- Memastikan transparansi, persaingan yang sehat, dan perlakuan yang adil dalam proses pengadaan publik.
- Mencegah praktik-praktik korupsi dan nepotisme dalam pengadaan.